Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap aktivitas penambangan ilegal yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memperkuat penegakan hukum terhadap praktik tambang liar yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan negara.
Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni usai menerima kunjungan anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (12/1/2026). Dalam kesempatan itu, Brigjen Irhamni menegaskan bahwa Bareskrim Polri telah membuka saluran pengaduan khusus berupa hotline yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait tambang ilegal.
“Kami sudah menyiapkan hotline dan sudah kami sebar serta umumkan nomornya. Dimohon kepada masyarakat yang memiliki informasi agar segera menyampaikan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum,” ujar Irhamni.
Menurutnya, laporan dari masyarakat menjadi elemen penting dalam mempercepat proses penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional dengan mengedepankan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.
Irhamni juga menekankan peran strategis media massa sebagai kontrol sosial. Ia berharap media dapat turut membantu menyampaikan informasi awal mengenai dugaan aktivitas tambang ilegal, termasuk pihak-pihak yang terlibat, agar aparat penegak hukum dapat segera bergerak.
“Kalaupun ada informasi mengenai siapa pelakunya, kami harap bisa disampaikan kepada kami. Media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial untuk membantu pengawasan,” tambahnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menyampaikan bahwa koordinasi dengan Bareskrim Polri dilakukan sebagai bentuk dorongan konkret dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa praktik tambang liar hampir terjadi merata di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kami membicarakan penyelesaian kasus tambang liar yang ada di seluruh wilayah Indonesia, karena masih banyak daerah yang memiliki tambang ilegal,” kata Andre.
Andre menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri telah bersepakat untuk mengambil langkah tegas dengan menurunkan tim khusus ke sejumlah daerah yang terindikasi kuat terdapat aktivitas tambang ilegal.
“Pak Wakabareskrim dan Pak Direktur Tipidter sudah sepakat. Tim sudah dikirim ke beberapa daerah untuk segera melakukan penegakan hukum dan menangkap seluruh pelaku tambang ilegal dan liar di Indonesia,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa praktik tambang ilegal saat ini sudah menjadi perhatian publik luas. Aktivitas penambangan liar dinilai bukan lagi rahasia umum, karena kerap dilakukan secara terbuka, termasuk di aliran sungai dan kawasan terbuka lainnya, bahkan menggunakan alat berat dalam skala besar.
Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan tambang ilegal dengan mengedepankan kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan media. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan praktik penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara dapat ditekan secara signifikan di seluruh Indonesia.
(Tim/Red)
