Sorong Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mendorong kebangkitan dan peran strategis perempuan dalam seluruh sendi pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, saat menghadiri pelantikan Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Perempuan Politik dan Demokrasi Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (6/1/2026).
Bagi Gubernur Elisa Kambu, pelantikan lembaga tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah tonggak sejarah yang menandai keseriusan pemerintah daerah dalam membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan Papua Barat Daya untuk maju, berdaya, dan mengambil peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan.
Ia menyebut momen tersebut sebagai bentuk karya dan kebaikan Tuhan yang patut disyukuri bersama. Menurutnya, kehadiran lembaga ini menjadi jawaban atas kerinduan panjang perempuan Papua yang selama ini masih berada di pinggiran dalam berbagai proses pengambilan keputusan.
“Ini bukan lembaga untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh perempuan Papua Barat Daya. Lembaga ini harus hadir bagi mereka yang selama ini terabaikan, terpinggirkan, bahkan terlupakan,” tegas Elisa Kambu di hadapan para undangan.
Gubernur mengakui bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Budaya, kebiasaan, dan cara pandang lama yang masih kuat di masyarakat Papua menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemberdayaan perempuan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan harus dimulai, dan pemerintah daerah siap berdiri bersama perempuan Papua Barat Daya dalam proses tersebut.
Elisa Kambu menekankan bahwa perempuan memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas kehidupan sosial. Ia menilai banyak keberhasilan laki-laki tidak terlepas dari dukungan, pengorbanan, dan ketangguhan perempuan.
“Perempuan adalah sumber kekuatan. Banyak orang hebat lahir dan bertumbuh karena peran perempuan. Tanpa perempuan, kehidupan ini tidak akan berjalan seimbang,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada para penggagas dan pejuang yang telah menghadirkan lembaga ini. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tugas besar yang harus dijalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.
Keberhasilan lembaga ini, menurut Elisa Kambu, akan diukur dari sejauh mana perempuan Papua Barat Daya benar-benar terlibat aktif dalam berbagai bidang, khususnya politik dan pengambilan kebijakan publik.
“Jika ke depan keterlibatan perempuan masih minim, maka kita harus jujur mengatakan bahwa pekerjaan kita belum berhasil. Ini tugas berat, tetapi sangat mulia,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur kembali menegaskan pandangannya bahwa tidak ada lagi alasan untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan, potensi, dan hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi daerah.
Ia berharap lembaga ini menjadi ruang aman bagi perempuan untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kepercayaan diri melalui penguatan kapasitas dan keterampilan, termasuk di bidang vokasi.
“Perempuan Papua sebenarnya sangat mampu. Potensinya besar. Yang dibutuhkan adalah keyakinan dan keberanian. Lembaga ini harus hadir untuk menumbuhkan itu,” jelasnya.
Lebih jauh, Elisa Kambu menaruh harapan besar terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun ia menegaskan bahwa peran perempuan tidak boleh dibatasi hanya pada politik, melainkan harus hadir di birokrasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga menjadi motor penggerak di tingkat akar rumput.
“Perempuan Papua Barat Daya harus bisa di semua bidang. Inilah semangat kita bersama: perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya,” pungkas Gubernur Elisa Kambu.
(TK)
