Kota Sorong PBD — Pemprov Papua Barat Daya kembali memperkuat komitmen dalam membenahi data kependudukan melalui penyelenggaraan Bimtek Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh jajaran Dukcapil kabupaten/kota. Acara yang berlangsung di Hotel Kyriad, Kota Sorong, pada Rabu (26/11/25) itu dibuka oleh Plt. Asisten I PBD, Dr. Drs. Suardi Tamal, S.TP, MM, mewakili Gubernur Elisa Kambu.
Di hadapan peserta, Suardi menegaskan pentingnya data kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional.
“Dukcapil adalah satu-satunya instansi dengan data kependudukan terlengkap yang menjadi penentu arah kebijakan negara. Itulah sebabnya Dukcapil disebut jantung bangsa,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada semua warga melalui penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan gratis.
Suardi menekankan bahwa penyelenggaraan adminduk bertujuan menjaga keabsahan identitas, menjamin hak sipil penduduk, dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan bagi seluruh sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perencanaan wilayah.
Tantangan terbesar menurutnya adalah mendata kelompok penduduk rentan, seperti orang jalanan, narapidana, masyarakat miskin ekstrem, hingga penyandang disabilitas dan transgender. Selain itu, banyak daerah di Papua Barat Daya yang masih sulit dijangkau secara geografis.
“Karena itu pemerintah menerapkan pendekatan jemput bola, agar penduduk rentan tidak tertinggal dan tetap mendapatkan hak pelayanan adminstrasi kependudukan,” jelasnya.
Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, membeberkan bahwa validasi data penduduk menjadi fokus utama tahun ini. Ia menyebut data sementara Januari–Agustus menunjukkan jumlah penduduk Papua Barat Daya mencapai 622.236 jiwa, dengan 297.474 di antaranya Orang Asli Papua (OAP) dan 364.764 Non-OAP.
Namun, sejumlah wilayah seperti Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat masih menghadapi hambatan medan dan transportasi yang menghambat pendataan. Untuk itu, Pemprov PBD menyiapkan bantuan keuangan khusus guna mendukung operasional pendataan di wilayah terpencil.
Nikolas menyampaikan bahwa Bimtek ini juga menjadi sarana bagi seluruh Kepala Dukcapil kabupaten/kota untuk mempresentasikan kondisi lapangan secara nyata. “Dengan memetakan kendala secara terbuka, solusi dapat ditangani bersama. Target kami, data valid bisa dirilis pada Desember,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan validasi data sangat penting karena berdampak langsung pada perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penanganan kemiskinan, hingga pelayanan publik.
(TK)
