Kota Sorong, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong penguatan peran perempuan Papua agar lebih aktif mengambil posisi strategis, baik di bidang politik maupun ekonomi dalam pembangunan daerah, Rabu (15/4/2026).
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, saat membuka Forum Advokasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong.
Suardi menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, namun keterwakilan di sektor politik hingga kini masih belum maksimal dan bahkan belum memenuhi kuota 30 persen.
“Berbicara politik itu sangat luas, namun keterwakilan perempuan masih belum maksimal. Bahkan dalam beberapa kesempatan belum memenuhi kuota 30 persen,” ujarnya.
Menurutnya, melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), perempuan Papua sebenarnya memiliki peluang besar untuk tampil dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor. Ia pun berharap pada Pemilu 2029 mendatang, jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat meningkat secara signifikan.
“Kalau keterwakilan perempuan hanya satu atau dua orang, tentu sulit memperjuangkan kepentingan mereka. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak, maka suara perempuan akan lebih kuat,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang P3A sekaligus Ketua Panitia, Karolina Susim, mengatakan forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari organisasi perempuan, lembaga masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pelaku UMKM perempuan.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong peran strategis perempuan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” katanya.
Forum advokasi ini dikemas dalam bentuk diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) yang terbagi dalam dua kelas utama, yakni kelas ekonomi dan kelas politik.
Pada kelas ekonomi, peserta dibekali materi terkait penguatan ekonomi perempuan, akses permodalan, serta strategi pengembangan UMKM. Sementara pada kelas politik, pembahasan difokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan isu-isu strategis.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen, serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Meski demikian, panitia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga keterbatasan kapasitas ekonomi.
Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pemberdayaan perempuan.
“Momentum ini harus menjadi titik awal untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberdayakan perempuan demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif,” ujar Karolina.
Ia juga menyebutkan, narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari kalangan akademisi dan pemerintah, yakni Johana Kamesrar dan Sellvyana Sangkek.
Adapun output yang diharapkan dari forum ini meliputi penyusunan indeks pembangunan gender, pendataan perempuan yang masih aktif sebagai fungsionaris di 18 partai politik peserta Pemilu 2024, pembentukan Kaukus Perempuan Politik Papua Barat Daya, serta penyusunan rencana aksi daerah dan pakta integritas aspirasi perempuan melalui jalur politik.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili oleh Suardi Thamal, serta Kepala Dinas Sosial, P3A Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, SH., MH, bersama sejumlah tamu undangan lainnya.
(TK)
