Kompas Penjuru Nusantara BOGOR — Arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali ditegaskan ke publik. Ketua Umum Indonesia Education Monitoring Center (IEMC), Ronald A Sinaga, secara lugas mendorong kader partai politik agar menggunakan privilege kekuasaan untuk aksi nyata, bukan sekadar simbol politik dan kepentingan elit.
Dalam pernyataannya usai menghadiri forum nasional yang merujuk pada arahan langsung Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Ronald menekankan bahwa jabatan politik adalah amanah, bukan fasilitas pribadi. Kader partai, kata dia, harus berani turun langsung ke lapangan, mendampingi masyarakat, dan hadir di tengah persoalan rakyat.
> “Privilege kader partai harus dimaknai sebagai alat pengabdian. Kalau hanya dinikmati tanpa kerja nyata, itu pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Ronald.
Ronald yang dikenal aktif turun ke lapangan menyebut, arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas: negara dan partai politik harus hadir secara konkret, bukan hanya dalam wacana, baliho, atau seremoni.
Ia juga mengingatkan agar kader partai tidak alergi kritik dan tidak berlindung di balik kekuasaan. Menurutnya, keberpihakan pada rakyat harus dibuktikan dengan tindakan langsung, terutama dalam sektor pendidikan, sosial, dan pendampingan masyarakat rentan.
Rilisan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para elit dan kader partai agar tidak salah tafsir terhadap kekuasaan. Privilege tanpa tanggung jawab adalah kemunduran demokrasi, dan rakyat berhak menuntut kerja nyata, bukan janji.
(Red)
