Kompas Penjuru Nusantara Lebak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke SDN Kaduhauk 1 dan SDN Kaduhauk 2, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, menuai sorotan. Warga menduga menu yang diterima siswa tidak sebanding dengan besaran anggaran yang seharusnya disalurkan oleh Dapur MBG Yayasan Bintang Luhung Naqsyabandy. Senin (02/02/2026)
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, menu yang diterima siswa hanya berupa satu kotak susu Indomilk, satu bungkus roti, peyek tempe, serta kacang-kacangan. Menurutnya, jika dihitung berdasarkan harga eceran di warung, nilai menu tersebut dinilai jauh dari besaran anggaran yang disampaikan pemerintah.
“Kalau dihitung-hitung, susu Indomilk itu paling Rp3.000, roti Rp2.000, peyek tempe sekitar Rp2.000. Untuk porsi besar cuma ditambah kacang satu bungkus, harganya juga paling Rp2.000. Jadi porsi kecil menurut kami tidak sampai Rp8.000 dan porsi besar juga tidak sampai Rp10.000,” ujarnya.
Di tempat terpisah, salah seorang kepala sekolah yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa pihak sekolah hanya bertugas menerima dan membagikan MBG kepada siswa.
“Menu yang datang biasanya susu, roti, dan peyek tempe. Untuk kelas 3 ke bawah menunya lebih sederhana, sementara kelas 4 ke atas ditambah kacang Bandung. Kami tidak tahu soal anggaran. Kalau penjelasan lebih rinci, silakan ke pihak MBG atau yayasan,” katanya.
Ia juga menyebutkan pengiriman MBG biasanya diterima sekitar pukul 09.20 WIB, dan sempat ada pengiriman pada hari Sabtu yang akhirnya disimpan di sekolah karena hari libur.
Menanggapi dugaan tersebut, Pajri yang mengaku sebagai Kepala SPPI Dapur MBG Yayasan Bintang Luhung Naqsyabandy membantah adanya pengurangan porsi makanan.
Menurutnya, anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) memang dibagi ke dalam beberapa pos. Untuk porsi kecil, anggaran Rp13.000 terdiri dari Rp8.000 untuk makanan, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp2.000 insentif mitra. Sementara porsi besar Rp15.000, dengan Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 insentif mitra.
“Kami tidak menurunkan porsi makanan. Menu yang kami siapkan bergizi dan berbasis produk lokal. Untuk susu memang masih dari pabrik karena di sini belum ada produsen susu lokal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dapur MBG telah berjalan selama lima bulan, berada dalam pengawasan sejumlah lembaga, serta telah mengantongi berbagai perizinan, termasuk PBG, SHS, IPAL, dan sertifikasi halal yang masih dalam proses.
Sementara itu, seorang akuntan yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG menjelaskan bahwa dana yang benar-benar didistribusikan untuk makanan ke sekolah berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
“Setiap minggu kami membuat RAB dan survei harga pasar. Roti misalnya, harga normal Rp3.500 tapi karena beli dalam jumlah besar kami dapat Rp3.100. Susu Indomilk HET Rp3.500. Semua ada hitungannya,” jelasnya.
Ia juga menyebut perbedaan kemasan antara porsi kecil dan porsi besar memang menunjukkan perbedaan nilai anggaran.
Dengan adanya perbedaan antara klaim pihak dapur MBG dan penilaian warga, Yayasan Bantuan Hukum Pembela dan Bantuan Hukum Nusantara Indonesia (YBH PBHNI) turut angkat bicara.
Asep Hadinata atau yang akrab disapa A. Polo, anggota YBH PBHNI, menyatakan pihaknya menduga adanya ketidaksesuaian harga dengan nilai pasar.
“Kami menduga ada mark up harga. Contoh paling sederhana, susu kotak Indomilk yang nilainya jauh dari harga pasaran yang disampaikan masyarakat. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, polemik MBG di Desa Kaduhauk masih menjadi perbincangan masyarakat dan diharapkan mendapat klarifikasi serta pengawasan lebih lanjut dari instansi terkait.
Penulis : ( Red )
