Kompas Penjuru Nusantara Pandeglang — Ramainya pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan siswa dan siswi SDN Labanjaya, Desa Labanjaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Pandeglang, yang bertahun-tahun harus belajar di lantai, akhirnya membuahkan respons cepat. Berselang hanya beberapa hari setelah isu tersebut mencuat ke publik, bantuan berupa meja dan kursi langsung dikirim ke sekolah tersebut.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, setiap tahunnya SDN Labanjaya diketahui menerima kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah dengan nilai anggaran yang dinilai cukup fantastis. Dengan jumlah siswa mencapai 133 orang, publik mempertanyakan bagaimana pengelolaan anggaran tersebut hingga para siswa harus belajar tanpa fasilitas meja dan kursi yang layak.
Isnen, salah seorang warga Kampung Citepusen, Desa Labanjaya, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah hal baru. Menurutnya, para siswa sudah lama belajar dalam kondisi memprihatinkan, namun seolah luput dari perhatian pihak terkait.
“Ini bukan kejadian baru. Sudah lama anak-anak belajar di lantai. Kalau tidak ramai diberitakan, mungkin sampai sekarang tidak ada meja dan kursi yang dikirim,” tegas Isnen.
Sementara itu, Jaka Somantri, Koordinator Yayasan Bantuan Hukum Pembela dan Bantuan Hukum Nusantara Indonesia (YBH PBHNI) Provinsi Banten, menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS seharusnya dilakukan secara rutin dan transparan.
“Ini menjadi indikator adanya dugaan kelalaian dalam pengawasan. Dana BOS setiap tahun dikucurkan, tetapi faktanya fasilitas dasar belajar siswa tidak terpenuhi. Dinas terkait harus bertanggung jawab dan melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Jaka.
Ia juga mendorong agar dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran di SDN Labanjaya, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dan agar hak-hak siswa atas pendidikan yang layak benar-benar terpenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat belum memberikan keterangan resmi terkait pengelolaan Dana BOS dan alasan keterlambatan penyediaan fasilitas belajar tersebut.(Team/red)
