Kompas Penjuru Nusantara Pandeglang – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Yayasan Fastabaqul Khairat yang berlokasi di Kampung Parakan, Desa Banyu Mas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, kini menjadi sorotan tajam gabungan organisasi wartawan dan lembaga investigasi. Dapur tersebut diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta menu makanan yang disajikan kepada siswa tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dugaan tersebut mencuat setelah Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia dan Lembaga (GOWIL) yang terdiri dari Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), dan Lembaga Investigasi Negara (LIN) secara resmi melayangkan surat permohonan konferensi pers dan audiensi ke Kantor Kecamatan Bojong.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial atas pelaksanaan program strategis nasional yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan hak dasar peserta didik.
Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa program MBG seharusnya dijalankan dengan standar yang ketat, baik dari sisi kebersihan, kesehatan lingkungan, maupun transparansi anggaran.
“Program Makan Bergizi Gratis ini menggunakan anggaran negara dan menyasar anak-anak sekolah. Jika benar dapur MBG ini belum memiliki IPAL, maka itu berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Selain itu, kami juga menemukan indikasi menu yang diberikan tidak sebanding dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah,” tegas Raeynold.
Ia menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi, namun meminta adanya klarifikasi terbuka dan pengawasan serius dari pihak kecamatan serta instansi terkait.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menyebut bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut akuntabilitas pengelolaan dana publik.
“Kami melihat ada dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi menu makanan. Jika ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan program MBG. Negara sudah mengalokasikan anggaran, maka kualitas dan kuantitas makanan harus benar-benar sesuai,” ujar Jaka.
Menurutnya, audiensi yang diajukan GOWIL bertujuan untuk membuka ruang dialog, meminta data resmi, serta mendorong transparansi, bukan untuk mencari sensasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Fastabaqul Khairat maupun pengelola Dapur MBG belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Sementara itu, GOWIL menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang.”(Tim/red)
