KPN news // Bogir, Marak nya Pemberitaan akhir- akhir ini terkait Kinerja Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor atas dugaan Mall administrasi yg di Lakukan oknum Kelompok Kerja pada Unit Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Turut mendapat Perhatian Serius dari Ketua Perhimpunan Korban Mapia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN) Bogor Raya Asep Mulyadi alias Asep Tagor.
Dalam Kesempatanya selaku Ketua Perkomhan menyatakan Bahwa adanya Praktik- Praktik mafia Proyek masih ber evolusi di kabupaten Bogor Hal tersebut sangat mencederai Prinsip- Prinsip Good Goverment yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Jargon nya sebagai Bogor yang gemilang dan Istimewa.
Hal tersebut tentunya sangat merugikan Pengusaha Lokal dan Masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah seharusnya mendapatkan Prioritas lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, akan tetapi justru Pihak ULP Kabupaten Bogor tetap memenangkan Pengusaha Luar meskipun terindikasi cacat secara administrasi, hal tersebut juga tentunya bersebarangn dengan system desentralisasi Daerah di mana harus pengusaha lokal sebagai pelaku pembangunan Kabupaten Bogor.
Dengan hal hal tersebut maka Bupati Bogor sudah seharusnya melakukan evaluasi atas kinerja jajaran dibawah nya ini agar praktik praktik seperti ini tidak terjadi kembali.ujarnya
Team/Red/PERKOMHAN
