Kompas Penjuru Nusantara KOTA BEKASI — Dugaan pemangkasan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyeret Sekolah Mahanaim, Rawalumbu, Kota Bekasi, kini memasuki babak serius. Informasi yang beredar luas di media sosial menyebutkan bahwa laporan kasus tersebut telah disampaikan hingga ke Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres), menandai meningkatnya eskalasi persoalan yang sebelumnya terkesan jalan di tempat.
Selama lebih dari tiga minggu, kasus ini menjadi sorotan publik dan menuai reaksi keras dari netizen. Warganet mempertanyakan kejelasan penanganan, transparansi, serta sikap institusi terkait yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik, khususnya kepada orang tua siswa penerima manfaat PIP.
Dana PIP yang sejatinya diperuntukkan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu justru diduga dipotong atau tidak diterima secara utuh oleh siswa. Jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi masuk ke ranah penyalahgunaan wewenang dan kejahatan terhadap hak pendidikan anak.
Sorotan tajam juga mengarah kepada Indonesia Education Monitoring Center (IEMC). Ketua Umum IEMC, Ronald A. Sinaga, menjadi sasaran pertanyaan publik di kolom komentar media sosial. Netizen mendesak agar lembaga pemantau pendidikan tersebut bersikap aktif, tegas, dan tidak diam menghadapi dugaan pelanggaran serius yang mencederai dunia pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat pernyataan resmi yang komprehensif dari pihak sekolah terkait dugaan pemangkasan dana tersebut. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan publik dan memunculkan asumsi adanya upaya menutupi fakta.
Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum dan instansi terkait. Masuknya laporan ke Wapres seharusnya menjadi alarm keras bahwa persoalan ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan klarifikasi normatif atau pernyataan sepihak.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menjaga integritas program bantuan pendidikan. Dana untuk rakyat miskin tidak boleh dijadikan bancakan, apalagi berlindung di balik institusi pendidikan.
Jika benar dana PIP dipangkas, maka ini bukan sekadar aib sekolah—ini adalah kejahatan moral terhadap masa depan anak bangsa.
(Red)
